Pembangunan dan Pertumbuhan Daerah melalui Semangat Entrepreneurship

Marieska Lupikawaty

Afrizawati

Titi Andriyani

Politeknik Negeri Sriwijaya

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerahnya dengan mengupayakan peningkatan PAD. Salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari usaha kecil menengah yang bersumber dari banyaknya usahawan membuka usaha. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap pembangunan dan perkembangan daerah yang akan berimbas kepada berkembangnya jiwa entrerpreneur dalam diri masyarakat. Bahan kajian tulisan diambil dari jurnal maupun artikel yang terkait, dengan metode literature. Data menunjukkan kurangnya alokasi belanja untuk PPMK LKM Bina Ekonomi, maupun peraturan kepada kalangan usaha kecil dan menengah. Diharapkan adanya sinergi semua kalangan, yang berpotensi membangun dan menumbuhkan daerahnya dengan semangat wirausaha.

Kata kunci : Otonomi daerah, Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Entrepreneurship

Pendahuluan

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, maka sejak tahun 1999 sistem tersebut dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi sekarang ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya, yang ditandai dengan makin kuatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah.

Seperti yang diketahui undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengubah peta politik penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, rancangan pembangunan di setiap daerah lebih mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah, bahkan birokrasi dibuat lemah dalam melakukan inovasi serta mengembangkan terobosan untuk mempercepat pembangunan (Kuncoro, 2004: 25).

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan harapan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999:108). Agar pembangunan dan perkembangan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, maka pemerintah pusat memberlakukan sistem desentralisasi pada  setiap pemerintahan di daerah.

Pergeseran paradigma pembangunan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana otonomi berada pada wilayah Kabupaten dan Kota. Dengan kata lain menegaskan berbagai upaya pemerintah guna memacu petumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu semangat entrepreneur pada setiap SDM di wilayah dengan mekanisme pasar yang berkeadilan, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi, mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani, mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang (Saragih, 2000: 35).

Dari semua komponen tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan jiwa entrepreneur pada sumber daya manusia yang bersangkutan. Entrepreneur (wirausahaan) memiliki pengertian relatif berbeda-beda, secara sederhana enterpreneur merupakan individu yang memiliki kemampuan dalam menyingkapi perubahan dalam pasar melalui kombinasi baru mencakup indentifikasi peluang di dalam sistem ekonomi (Penrose, 1963: 19). Pentingnya peranan wirausaha (enterpreneur) dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pada umumnya dalam masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, hal itu tidak lain di sebabkan faktor kemampuan atau kesempatan untuk mengelola ekonomi, juga adanya kemampuan dalam mencari peluang yang ada dalam masyarakat di daerah itu sendiri (Situmorang, 2010: 12).

Mengembangkan usaha kecil dan usaha rumah tangga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan semangat enterpreneur di daerah yang bersangkutan, dimana kegiatan tersebut terdapat di semua sektor ekonomi merupakan kegiatan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan tertentu maupun keahlian khusus. Secara nasional kontribusi jenis usaha ini terhadap produk domestik bruto sangat signifikan. Kebijakan pemerintah untuk memberi prioritas lebih besar dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan utamanya usaha kecil dan rumah tangga maupun menengah menjadi cukup populer dan berdampak luas pada penyerapan tenagakerja. Ke depan jenis usaha ini akan menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi struktur ekonomi indonesia dan didaerah khususnya.

Bahan dan Metode

            Tulisan ini terdiri dari tiga elemen : 1.Berdasarkan jurnal nasional dan tulisan yang berkaitan dengan pembangunan yang terjadi sesudah penetapan otonomi daerah, 2. Perbandingan data PAD dan belanja propinsi, 3. peraturan pemerintah daerah tentang kewirausahaan didaerah, 4. Contoh Kontribusi pembangunan dan pertumbuhan di sumsel

            Tulisan ini menganalisis antara kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sehingga terjadi pembangunan dan pertumbuhan daerah melalui semangat kewirausahaan.

           

 

Gambar 1. Alur Pikiran

Hasil

            Tujuan daripada tulisan ini adalah memaparkan hubungan antara peranan pemerintah daerah yang lebih leluasa dalam mengelola daerahnya sejak berlakunya otonomi daerah Januari 2001. Harapan diberlakukannya otonomi daerah adanya distribusi pembangunan dan pertumbuhan yang lebih merata untuk semua daerah. Harapan ini akan terjadi bila ada keseriusan dan niat baik dari pejabat daerah masing-masing. Pembangunan dan pertumbuhan dapat cepat terjadi bila pemerintah menumbuhkan semangat entrepreneurship atau semangat wirausaha di semua lapisan masyarakat. Semangat itu diterapkan juga dalam bentuk peraturan, kucuran dana dengan pinjaman bunga rendah, sarana, prasarana yang berpihak dengan masyarakat dengan tujuan pembangunan dan pertumbuhan daerah dapat tercipta sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Pembahasan

KAJOtonomi Daerah di Indonesia dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 masing-masing digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Modul 1 ekonomi: 1-2)

Sistem desentralisasi tidak hanya terkait dengan model pemerintahan, namun juga menyangkut paradigma ekonomi yang disebut desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi mencakup aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang diimplementasikan pada level daerah. Upaya desentralisasi ekonomi antara lain liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal menjadi komponen utama proses desentralisasi di Indonesia.

Dalam struktur APBD ada tiga komponen penting, yaitu Pendapat Asli Daerah atau biasa disingkat PAD, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Fungsi dari 3 komponen adalah untuk mencapai sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Dari 3 komponen tersebut, yang menggambarkan program pembangunan daerah ada pada belanja daerah. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Berikut ini adalah trend belanja daerah secara nominal pada tingkat provinsi tahun anggaran 2007-2010.

Gambar 2. Tren Belanja Propinsi 2007-2010

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Persentase belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap total belanja mengalami trend kenaikan, demikian juga dengan belanja bagi hasil (DBH) dan bantuan keuangan (BK). DBH dan BK merupakan pemberian pinjaman daerah yang rinciannya adalah untuk PPMK LKM Bina Ekonomi. Terlihat jelas bahwa dari tahun 2007-2010 bahwa komposisi untuk DBH dan BK lebih kecil dibandingkan pos belanja lainnya. Artinya porsi untuk dana kewirausahaan (dalam DBH dan BK) sangat kecil. Alokasi belanja propinsi belum memperhatikan untuk pengembangan kewirausahaan. Lebih tinggi belanja modal propinsi dibandingkan DBH dan BK. Sehingga peranan pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan belum dijalankan dengan baik. Padahal menurut data Global Competitive indeks (Schwab,2009) , kebijakan makro agar suatu Negara itu tangguh dan punya daya saing adalah dengan menciptakan inovasi, kreatifitas hingga suatu Negara mempunyai daya saing gobal. Kebijakan makro itu dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pembangunan dan pertumbuhan negara harus ditopang dengan kebijakan mikro yang solid yang menggapai sector riil yaitu koperasi dan usaha kecil menengah.

Harapan dari kalangan perbankan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dalam pengembangan sektor riil tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah, dengan berlakunya desentralisasi dibidang kewenangan pemerintah dan fiskal, dukungan PEMDA tersebut sangat diharapkan terutama dalam bentuk : (Rudjito, 2003)

1. Penyediaan Dana

Dengan telah dihentikannya kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), PEMDA diharapkan dapat menyediakan likuidasi pengganti sharing dengan berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal. Untuk kelancaran penyaluran kredit likuiditas, PEMDA dapat bekerja sama dengan bank-bank didaerah setempat. PEMDA juga diharapkan dapat mendukung tersedianya fasilitas pinjaman kredit sehingga dapat memperlancar penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil.

2.       Infra struktur dan supra struktur

untuk meningkatkan aksesibilitas ke pelosok dan mobilitas dunia usaha, diperlukan penyediaan infra strukur yang memadai seperti transportasi laut, darat dan udara. Pembangunan pelabuhan dan bandara serta jaringan komunikasi. Percepatan pembangunan infra struktur ini berpeluang besar tercapai jika sebagian DAU dialokasikan ke bidang ini. Kualitas birokrasi daerah juga perlu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memiliki paradigma melayani bisnis. Hal ini nantinya tercermin dalam keberpihakan terhadap pertumbuhan bisnis melalui kesederhanaan dan kejelasan masalah perijinan usaha. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan paradigma kepala daerah sebagai CEO di daerahnya. Perubahan ini perlu mengingat di era otonomi daerah, tanggung jawab manajemen daerah ada pada pimpinan setempat.

3.       Jaminan keamanan

Keamanan merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha. Semakin rawan suatu daerah, perkembangan usaha daerah semakin terganggu, sehingga akan meningkatkan resiko dimata perbankan. 

Sedangkan untuk indikator pembangunan yaitu dengan melihat kinerja dari PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali di hubungkan dengan keberhasilan dalam menjalani otonomi daerah. Kontribusi besaran PAD untuk pembangunan dan pengembangan daerah merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003: 15).  Salah satu contoh Kontribusi PAD terhadap Penerimaan dalam APBD kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (%)

Gambar 2

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan dalam APBD kabupaten/Kota

di Sumatera Selatan (%)

Gambar 3. Kontribusi PAD

Sumber: BPS, Depkeu 2010

Diolah

Peningkatan PAD yang terus meningkat ini mempengaruhi kontribusi PAD terhadap sumber penerimaan dalam APBD. Pada tahun  2007 kontribusi PAD sebesar  4,08 % dalam APBD; tahun 2008 meningkat menjadi 4,43% ; dan tahun 2009 meningkat menjadi  5,11%. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha agar dapat membangkitkan jiwa enterpreneur di kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan. Persentase PAD yang terus meningkat ini dapat mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya lokal guna meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah, baik pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan paradigma think locally but action globally. Usaha kecil-menengah yang tumbuh subur di masing-masing wilayah kabupaten berpeluang untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat ikut serta dalam pembangunan daerah terlebih peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan peranan pemda.

Peranan pemerintah daerah mutlak dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dan menggalang kekuatan/ sinergi dari semua lapisan masyarakat. Salah satu peraturan pemerintah yaitu tentang izin usaha kepada UMKM. Mengacu kepada temuan The Asia Foundation^[5] bahwa usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) mencapai kurang lebih 99% dari keseluruhan jenis usaha di Indonesia dan menyerap sekitar 79% dari total tenaga kerja. Kebanyakan dari mereka berada pada sector informal dan belum mempunyai izin, sehingga sering terkendala mendapat kredit dari bank, menjual kepada pengecer besar dan melakukan ekspor. Alasannya karena tingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia membuat para pelaku usaha khususnya kelompok UMKM harus berhitung antara manfaat harus lebih besar dibandingkan dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusan izin. Temuan ini menyatakan bahwa situasi ini semakin rumit dengan diberlakukannya desentralisasi yang memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga The Asia Foundation mendorong pembentukan suatu instansi pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tapi baru sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia yang baru membentuk pelayanan izin terpadu. Diharapkan dengan PTSP mempermudah pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Dengan diterapkannya PTSP di kabupaten/kota merupakan wujud kepedulian pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki iklim usaha didaerahnya.

Niat yang baik juga datang dari Pemerintah pusat sudah ada kementerian khusus yang menangani koperasi dan usaha kecil menengah. Adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah, menurut menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan berjanji memfasilitasi para calon wirausaha yang ingin membuka usaha dengan memberikan stimulasi untuk memulai bisnis, di antaranya dengan pemberian modal persiapan berupa KUR. (redaksi, 2010) Kalangan akademisi juga sudah ada yang menangani khusus seperti dari dikti dengan menugaskan DP2M Ditjen Dikti. DP2M memberikan dana pinjaman lunak kepada mahasiswa untuk membuka usaha dengan dibimbing dan disetujui oleh dosen yang ditugaskan dimasing-masing perguruan tinggi. Sedangkan kalangan perbankan juga sudah mempersiapkan dana untuk program pendampingan UKM. Berarti sudah banyak yang menyatakan kesiapan untuk menumbuhkan semangat entepreneurship di daerahnya. Kedepan seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini pejabat daerah yang harus mengelola potensi daerah baik dari segi fiskal maupun non fiskal dengan mengalokasikan belanja daerah masing-masing lebih besar lagi daripada tahun yang telah  berjalan.

Kesimpulan

            Otonomi daerah ditandai dengan adanya desentralisasi.  Pengelolaan daerah yang utamanya adalah desentralisasi fiscal. Dalam struktur APBD ada tiga komponen penting, yaitu Pendapat Asli Daerah atau biasa disingkat PAD, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Alokasi Belanja Daerah propinsi sesuai data yang kami dapatkan, proporsi yang terbesar adalah belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal baru menyusul belanja DBH dan BK, dimana DBH dan BK merupakan pemberian pinjaman daerah yang rinciannya adalah untuk PPMK LKM Bina Ekonomi. Didapat data bahwa alokasi belanja propinsi sangat kecil untuk kewirausahaan. Sehingga seharusnya pejabat daerah harus memperhatikan dan berusaha menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam rangka menciptakan daya saing bangsa terhadap persaingan global. Bila sector riil tangguh maka akan menopang sector makro dalam hal ini Negara Indonesia. Semangat entrepreneurship harus dilaksanakan oleh semua lapisan dengan dikoordinir pemerintah daerah, harus ada sinergi dari semua lapisan masyrakat. Sehingga diharapkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Daftar Pustaka

Arsyad, Lincolin. 1999. “Ekonomi Pembangunan”. STIE YKPN. Yogyakarta

Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X.Makassar.

Modul-1-Otonomi-Daerah-Reformasi-Keuangan-Daerah.htm

Opick. 2010. Trend Belanja APBD 2007-2010 Propinsi. http://budget-info.com/id/anggaran-daerah/analisis

Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan. Studi Kasus : Bank Rakyat Indonesia. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel diakses tanggal 3 Des 2010

 

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia.

Schwab, Klause. 2009. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum

Situmorang. 2010. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di  Indonesia. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sjafrizal. 1997. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.

_______. 2007. http://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/IDOSSoverviewind.pdf. diakses tanggal 3 Desember 2010

______. 2010. Realisasi penyaluran KUR capai Rp 14 triliun. http://www.depkop.go.id diakses tanggal 6 Des 2010