PERINGATAN MAY DAY 2010 DIBAYANGI KETAKUTAN PENERAPAN ACFTA DI INDONESIA

1^st May was dedicated as labor day international since 1886 by Federation of Organized Trades and Labor Unions in US. Then usually we called it as May Day. Anniversary May Day is celebrated people whose concern with labor’s wealth, and usually they makes a big demonstration to tell government about their inspirations, in general is about increase labor’s wealth issues. In this year 2010, the anniversary atmosfer more interactive because related with implementation of ACFTA. Many people wants ACFTA implementation is delayed, because our industries isn’t already competed  with China country. The main reasons are our products have lower quality and higher price with China products, then our government has not ready yet with heir effective regulations to help national industries. So, people thinks this agreement too soon to do in our country, it could be bad impacts to our national employee because many industries couldn’t competitive well.

Key words : May Day, ACFTA and implementations of ACFTA

 

PENDAHULUAN

            May Day merupakan istilah untuk hari buruh Internasional, diperingati setiap tanggal 1 Mei. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan May Day di Indonesia selalu diwarnai dengan aksi demonstrasi dari buruh maupun para tokoh pemerhati kesejahteraan buruh. Tuntutan para demonstran secara umum adalah peningkatan kesejahteraan buruh.

            Tahun 2010 ini, peringatan hari buruh internasional di Indonesia lebih istimewa dan menjadi topic pembahasan yang lebih hangat. Peringatan pada tahun ini dibayangi ketakutan yang sangat besar dari para buruh karena pada tahun ini mulai diberlakukannya era perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Negara Cina. Kesepakatan perdagangan multilateral ini dikenal dengan ACFTA, ASEAN China Free Trade Area.

            Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, era perdagangan ACFTA mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010. Apa hubungan dengan kesejahteraan para buruh di Indonesia? Hubungannya sangat jelas sekali, karena dengan perjanjian ACFTA berarti berlakunya nol persen tarif untuk impor berbagai produk industri dan pertanian. Indonesia akan banjir produk impor dari Cina, dengan harga yang lebih murah. Kecendrungan konsumen dalam negeri akan memilih produk impor dan ini menyebabkan kalah bersaingnya produk dalam negeri sendiri, perusahaan akan gulung tikar sehingga terancam nasib buruh secara besar-besaran karena dominannya kebijakan PHK dari perusahaan untuk efisiensi biaya produksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah May Day

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja.Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen Djam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS: Sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka kongres merubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor  Unions untuk, selain memberikan momen tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.(Wikipedia bahasa Indonesia)

Sejarah ACFTA

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dibentuk berdasarkan dua dasar hukum internasional penting. Pertama, Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People’s Republic of China (Kerangka Perjanjian).  Kerangka Perjanjian ditandatangani pada 2 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Kerangka Perjanjian ditandatangani oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC) ketika itu. Kedua adalah Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and masyarakat Republik China (Perjanjian Perdagangan Barang) yang ditandatangani pada 9 November 2004. Perjanjian Perdagangan Barang tidak ditandatangai oleh kepala pemerintahan, melainkan oleh para menteri negara-negara ASEAN dan China yang bertanggung jawab atas perdagangan internasional.

Ketentuan yang menyebutkan ACFTA akan diberlakukan pada tahun 2010 terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) Kerangka Perjanjian. Ketentuan tersebut menyebutkan, ”Untuk perdagangan barang, negosiasi & hellip; akan dimulai 2003 awal dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka pembentukan ACFTA yang meliputi perdagangan barang pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada tahun 2015 untuk negara-negara anggota baru ASEAN”. Selanjutnya, kewajiban negara-negara dalam ACFTA yang tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Perdagangan Barang adalah pemerintah masing-masing negara memberi perlakuan nasional (national treatment) terhadap barang yang berasal dari negara-negara lainnya. Kewajiban lain adalah yang tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Perdagangan Barang. Kewajiban ini berupa pengurangan dan penghapusan tarif atas barang-barang dari negara ASEAN ataupun China. (Hikmahanto Juwana : Kompas.com)

UU RI NO 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan  sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan social bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tenang JaminanTenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang

diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dana anggota keluarganya. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemrintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut :

Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari peserta yang mampu kepada peserta yamg kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadalan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba)bagi Badan  Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan  penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan  penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini

adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembagan jaminan sosial.

Penentu Ekspor

l  Ekspor adalah salah satu komponen pengeluaran agregat, oleh sebab itu ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Akan tetapi sebaliknya pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu bertambah apabila pendapatan nasional bertambah, atau ekspor dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap. Dengan demikian fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan fungsi pengeluaran pemerintah.

l  Faktor yang lebih penting adalah kemampuan dari negara tersebut untuk memproduksikan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang produksi dalam negeri itu haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Makin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang demikian yang dihasilkan oleh suatu Negara, makin besar ekspor yang dapat dilakukannya.

Penentu Impor

l  Besarnya impor yang dilakukan suatu negara antara lain ditentukan oleh sampai di mana kesanggupan barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain untuk bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan di negara itu. Apabila barang-barang dari luar negeri mutunya lebih baik, atau harga-harganya lebih murah, daripada barang-barang yang sama yang dihasilkan di dalam negeri, maka akan terdapat kecenderungan bahwa Negara tersebut akan mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Besarnya impor lebih dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional daripada oleh kemampuan barang-barang luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri.

Perdagangan Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi       

            Memberikan tiga sumbangan penting dalam pembangunan ekonomi.

ü  Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi

ü  Memperluas pasar produksi dalam negeri

ü  Mempertingggi produktivitas kegiatan ekonomi

           

            Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, syarat perdagangan cenderung untuk menjadi semakin memburuk dlam jangka panjang. Ini mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan luar negeri, dan keadaan ini selanjutnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. (Sukirno : 1996: 395)

PEMBAHASAN

            Peringatan May Day 2010 dipusatkan di 2 tempat di ibukota Jakarta yaitu bundaran HI dan didepan istana negara. Dalam aksi peringatan May Day tersebut, para buruh dan berbagai ormas serta LSM menuntut reformasi sistem jaminan sosial dan perubahan sistem outsourcing. Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah merealisasikan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) karena belum optimal dilaksanakan. Menanggapi aksi buruh ini, menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berusaha menampung semua aspirasi buruh demi kesejahteraan bersama sehingga pemerintah mampu menangkap spirit yang sesungguhnya dari upaya pemerintah mensejahterakan para pekerja dan buruh.

            Selanjutnya pemerintah melalui menakertrans menyoroti 4 masalah terkait ketenagakerjaan yaitu:

1. sistem jaminan sosial

2. masalah pekerja outsourcing

3. masalah pengupahan

4. dampak ACFTA

            Mengenai masalah sistem jaminan sosial, pemerintah berusaha menciptakan pola jaminan menyeluruh, komprehensif terhadap buruh yakni mulai dari jaminan hari tua dan jaminan PHK, termasuk juga mengeluarkan kepmen bahwa Jamsostek harus menaikkan jaminan hidup yang selama ini Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu kepada korban PHK. Begitu pula elemen lainnya seperti Jamkesmas.

            Mengenai pekerja outsourcing, pihak menakertrans sedang menyempurnakan aturan perundang-undangan, yaitu bekerjasama dengan LIPI untuk mengevaluasi undang-undang ketenagakerjaan mengkaji secara komprehensif masalah outsourcing.

            Mengenai sistem pengupahan memang terkait upah minimum provinsi atau kabupaten, harus menyempurnakan standar survei ataupun hasil survei yang realistis dan objektif tentang KHL (Kebutuhan Hidup Layak). KHL akan menjadi dasar jaring pengaman sosial. Upah dari perusahaan itu harus lebih tinggi karena ini hanya terbatas jejaring pengaman, sehingga harus ada perjanjian agar kedua belah pihak memadai.

            Mengenai dampak ACFTA, pemerintah melalui menko perekonomian, Hatta Rajasa juga mengeluarkan implementasi kebijakan perdagangan ketat dengan China, jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar impor yang besar bagi cina sedangkan ekspor Indonesia ke cina rendah. Sehingga menjaga perekonomian dan iklim usaha yang kondusif nasional selanjutnya diharapkan tingkat pengangguran nasional kita tidak tinggi. Selanjutnya tulisan ini akan lebih detil membahas tentang hubungan masalah dampak dari ACFTA ini beserta usaha-usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat terutama tenaga kerja dan buruh dari kesepakatan ACFTA.

Era Perdagangan Bebas ACFTA

            Perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN dengan china (ACFTA) disepakati pada tahun 2004, dan mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 2010. Banyak sekali pro dan kontra dalam pemberlakuan ACFTA ini. Kalangan yang pro tentu saja pihak pemerintah yang menyetujui dan memberlakukan era perdagangan bebas antara anggota ASEAN dengan negara China. Pemerintah memprediksi besarnya keuntungan yang akan dicapai Indonesia dan dunia usaha Indonesia akan bersaing sehingga meningkatkan kualitas yang lebih tinggi dalam menciptakan produk dan jasa mereka. Sedangkan kalangan yang kontra datang dari berbagai pihak seperti pengamat ekonomi, pelaku bisnis sendiri hingga kalangan tenaga kerja dan buruh. Intinya mereka menyatakan bahwa Indonesia belum siap dalam bersaing dengan negara cina, dimana negara cina memproduksi barang mereka secara masal dan mereka sudah siap sejak lama dengan semua hambatan yang akan mereka hadapi. Kesiapan mereka bukan hanya dari pelaku usaha saja tapi juga kesiapan dari dukungan pemerintah cina sendiri.

            Ketakutan kalangan yang kontra terhadap penerapan ACFTA ini bukan tidak beralasan, karena penerapan ACFTA ini berarti penerapan nol persen tarif pada 6.682 pos dalam 17 sektor usaha termasuk 12 usaha manufaktur, 5 usaha pertanian, pertambangan dan sektor maritim bagi barang impor dari China. Diantara angota ASEAN yang lain, pasar Indonesia merupakan terbesar dan fokus utama bagi perdagangan negara Cina. Bisa kita bayangkan, sebelum tarif nol persen saja kita sudah bisa dengan mudah mendapati produk cina dipasaran apalagi dengan tarif nol persen, produk-produk cina akan menggempur dunia usaha Indonesia. Pelaku usaha saja menyatakan belum siap dengan kerjasama ACFTA ini, sehingga ditakutkan perusahaan banyak yang kolaps karena tidak sanggup untuk bersaing sehingga berdampak pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga kerja dan buruh nasional.

Pihak yang Kontra terhadap penerapan ACFTA

            Banyak sekali pihak yang mendesak pemerintah agar penerapan ACFTA di Indonesia ditunda karena alasan mereka bahwa Indonesia belum siap untuk bersaing dalam kawasan bebas ASEAN dan China. Sedikitnya ada sepuluh industri yang terancam mati jika pemerintah memaksakan tetap pada kesepakatan ACFTA. Kesepuluh industri tersebut adalah tekstil, makanan dan minuman, petro kimia, alat-alat pertanian, alas kaki (sepatu sandal), fiber sintetis, elektronik (kabel dan peralatan listrik), industri permesinan, jasa enginering dan sektor lainnya seperti baja. Makin sulitnya 10 sektor tersebut berdampak pada menurunnya produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada buruh. Diperkirakan, ada jutaan tenaga kerja akan kehilangan pekerjaan meskipun belum terdata jumlah persisnya. Jika pengangguran semakin tinggi, tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, juga dampak social.

            Indonesia akan sulit menembus pasar ekspor karena rendahnya daya saing. Selain biaya produksi yang tinggi masih menjadi kendala bagi produk dalam negeri, sehingga harus ada perbaikan dalam menekan biaya produksi tinggi. Kemudian Indonesia sendiri akan berhadapan dengan serbuan produk China yang berharga murah dan banyak pilihan. Disatu sisi Indonesia masih berkutat dengan biaya produksi tinggi sedangkan di pasar dalam negeri sendiri telah tersedia barang impor dengan harga yang murah dan kualitas tidak jauh berbeda.

            Produksi di Indonesia masih terjadi ekonomi biaya tinggi, bahkan sangat tinggi, bagi pelaku ekonomi nasional. Ini menyebabkan RI tidak bisa bersaing dengan China. Ongkos pelabuhan tinggi (sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia), termasuk biaya bongkar muat mencapai 95 dollar AS per kontainer, padahal di Malaysia 88 dollar AS, Thailand 63 dollar AS dan Vietnam 70 dollar AS. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga rendah. Indonesia di urutan ke-107, jauh di bawah Singapura (25), Brunei (30), Malaysia (63), Thailand (78), China (81), dan Vietnam (105) serta menyebabkan daya saing tenaga kerja serta produk RI menjadi sangat rendah. Peringkat daya saing Indonesia sangat rendah, ke-95 dari 133 negara (World Competitiveness Report), akibat sistem logistik buruk, korupsi, dan pungutan liar. Terkait SDM, kualitas dan kuantitas aparat kita juga masih relatif rendah untuk menjaga luas wilayah dan seluruh pelabuhan di Indonesia. Jumlah personel Bea dan Cukai hanya 10.600 orang dan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hanya 17.000 orang. Hal ini diperburuk dengan sistem pengawasan dan masih rendahnya gaji serta tingginya penyalahgunaan kewenangan di kalangan birokrasi. Investasi di daerah masih terkendala buruknya infrastruktur, terutama jalan, listrik, dan pelabuhan serta retribusi dan biaya-biaya yang dipungut pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya program ”National Concern” atau kesadaran semua pihak untuk bahu-membahu mendorong daya saing dunia usaha dan investasi.Keadaan ini jelas akan merugikan banyak industri dan akhirnya gulung tikar. Imbasnya karyawan yang selama ini mendukung produksi di pabrik itu akan terkena pemutusan hubungan kerja.

Negara-negara lain telah mempersiapkan diri setidaknya lima tahun. Thailand, misalnya, menjalankan suatu kebijakan dual track economy, yakni insentif untuk mendorong investasi dan industrialisasi terutama untuk perusahaan multinasional, secara simultan dengan pemberian insentif untuk produk lokal unggulan dalam rangka menggenjot daya saing produk domestik. Sementara Singapura mengambil langkah kebijakan teknologi inovatif, yakni memperkuat keunggulan kompetitif agar tidak disaingi oleh produk China. Saat ini mereka tinggal memetik keuntungan dari ACFTA. Malaysia tak ketinggalan menyiapkan kebijakan manufaktur teknologi tinggi dalam rangka menyiapkan daya saing produk domestik sekaligus menggenjot industri jasa, khususnya pariwisata. Mereka menyadari, tanpa persiapan, mustahil mampu bersaing dengan China yang secara ekonomi mampu memproduksi barang murah.

Industri China dapat merajai pasar asia karena industri China didukung iklim usaha yang kondusif dari pemerintah China dalam bentuk stimulant yang mendorong iklim produksi di China. Lalu industri China bisa mendapatkan mesin produksi dari dalam negeri, sedangkan Indonesia harus mengimpor dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Saat ini ekspor China telah menguasai sekitar 24 persen pasaran di ASEAN.

Bagaimana dengan Indonesia? Memang pemerintah berupaya meningkatkan daya saing usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) melalui kebijakan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 lewat peningkatan akses pembiayaan dan pembinaan manajemen UMKM. Pemerintah menyatakan ekspor kita naik. Namun, jika dicermati, ekspor tetap bertumpu pada bahan mentah, seperti minyak bumi dan hasil tambang. Hal ini tentu sangat naif karena ekspor bahan mentah bergantung pada pertumbuhan ekonomi negara pembeli. Pemerintah saat ini memang terlihat berupaya menggalakkan program ”Aku Cinta Indonesia” dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku ekonomi nasional. Namun, jika melihat fakta di lapangan, Pasar Tanah Abang, misalnya, sudah dibanjiri produk tekstil China jauh sebelum penerapan ACFTA.Sehingga bila ACFTA tetap diberlakukan akan sangat dilematis bagi industri nasional. Menembus pasar ekspor bagi Indonesia akan sulit karena ketidaksiapan pelaku usaha juga dari pemerintah Indonesia sehingga daya saing kita rendah.

Berbagai argument tersebut maka para pihak yang kontra kebijakan ACFTA mendesak pemerintah menunda penerapan ACFTA di Indonesia. Adapun pihak yang kontra terhadap penerapan ACFTA adalah :

1.  Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat

Ketua APINDO Jabar, Deddy Wijaya, menyatakan bahwa mayoritas industri  tekstil di Indonesia berada di Jawa Barat. Demikian pula volume ekspor TPT nasional sebagian besar berasal dari Jawa Barat. Melihat kondisi saat ini dihadapkan dengan AFTA, sekitar 20-30 persen dari 8000 anggota Apindo Jabar trancam gulung tikar, dan itu berimbas pada PHK massal. Sehingga Gubernur Jabar dan DPRD Jabar mendorong agar aspirasi para pengusaha dan buruh untuk menunda ACFTA minimal dua tahun lagi agar direspon pemerintah.

2. Asosiasi Buruh Yogyakarta (ABY)

                        Ketua ABY, Tigan Solin mengungkapkan, saat ini terdapat 3 sektor yang paling rawan terkena dampak dari ACFTA, yakni untuk perusahaan tekstil, garment dan perusahaan bangunan yang mencakup furniture dan meubel. Dimana sampai saat ini jumlah pekerja di DIY untuk sektor formal sendiri berkisar antara 120 ribu orang yang juga memungkinkan akan terkena dampaknya. Ia menuturkan, keberadaan pekerja di DIY maupun di Indonesia yang semakin terancam tersebut memerlukan langkah dan kebijakan konkrit dari pemerintah untuk dapat segera diatasi. Menurutnya, PHK saat ini sudah tidak mungkin terhindarkan lagi, sehingga hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah setelah itu.

3. Komisi VI DPR RI

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah menunda kesepakatan Asean China Free Trade Area (ACFTA), yang akan diberlakukan mulai awal tahun 2010 mendatang. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah seharusnya tanggap terhadap dampak negatif jika memaksakan untuk tetap bergabung pada ACFTA.

4.Pengamat Ekonomi

Pengamat Ekonomi A. Prasetyo menyatakan bahwa kalangan Akademisi di Universitas menolak pemberlakuan ACFTA karena disinyalir liberalisasi dan asing.

Karena penerapan ACFTA sudah terlanjur terjadi maka pelaku usaha akan mendesak pemerintah dalam jangka pendek ini untuk menerapkan revitalisasi jaminan sosial selama pekerja dalam posisi menganggur. Apa yang mereka dapatkan dari negara itu harus difasilitasi dan jangka panjangnya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Jika ada fasilitasi pasca PHK, juga harus dilakukan dengan langkah monitoring dan back up hingga pekerja bisa mandiri

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak ACFTA

            Pemerintah akan menjaga stabilitas perdagangan dalam era perdagangan bebas ACFTA. Pemerintah tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati antara anggota ASEAN, sehingga harus tetap melanjutkan kerjasama antara ASEAN dan China. Pemerintah harus menjaga kepentingan publik, siap dengan ancaman dan mempersiapkan berbagai pihak yang terkait di negara Indonesia.

            Mengapa pemerintah menyepakati ACFTA? Karena pemerintah memprediksi angka perdagangan Indonesia dan China dalam kurun waktu lima tahun ke depan diprediksi mencapai US$50 miliar. Angka ini hampir dua kali lipat dari posisi saat ini yang mencapai sekitar US$30 miliar. Lalu bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi dampak ACFTA? Kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

            (1) Pemerintah akan menjaga agar neraca pembayaran akan tetap positif di Indonesia. Salah satu hal yang akan dikerjakan pemerintah adalah meningkatkan daya saing dari produk-produk Indonesia ke China. Barang yang dikirimkan ke China adalah bukan barang mentah dan memiliki nilai tambah. Sehingga akan menguntungkan Indonesia. Untuk membentengi serbuan produk-produk China, pemerintah akan memperketat peredaran barang-barang yang wajib menerapkan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI). Selain itu bersama dengan aparat Bea Cukai pemerintah akan sungguh-sungguh memperhatikan Surat Keterangan Asal (SKA) agar tidak disalahgunakan untuk memasukan barang-barang ke Indonesia. Penerapan system perdagangan dengan memperhatikan surat keterangan asal barang itu juga merupakan salah satu alat untuk menciptakan keseimbangan volume perdagangan. Indonesia akan tetap menjaga produk local dan tenaga kerja Indonesia terlindungi dalam system ACFTA. Caranya bagaimana? Semua produk yang akan dijual ke Indonesia, harus diproses di Indonesia. Dengan begitu, produk itu akan memenuhi standar local dan dapat menyerap tenaga kerja secara luas. Sebagai contoh,

terhadap barang modal seperti mesin dan alat berat, harus diproses di Indonesia, sementara untuk pengolahan minyak sawit (CPO), pengolahannya akan ditingkatkan, sehingga ekspornya sudah merupakan produk jadi. Sementara untuk perdagangan sepatu, Indonesia akan mengekspor produk yang bermerk (branded) dan mengimpor yang low end (menengah ke bawah), sehingga akan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengatakan bahwa barang asal Indonesia masih berpeluang masuk ke China untuk kategori medium ke atas. Sementara untuk barang-barang low end, sulit masuk karena banyak kompetitornya di China.. Karena itu peningkatan daya saing menjadi kunci dalam menerobos pasar China. Saat ini pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun infrastruktur, menyediakan pasokan energi bagi industri dalam negeri dan menghilangkan pungutan liar yang membebani kalangan bisnis.

(2) Pemerintah juga meneken kerjasama investasi saling menguntungkan dengan investor China. Puluhan investor garmen asal China mencari lokasi yang tepat untuk segera mendirikan pabrik di Indonesia. Para investor tersebut menginginkan berada di satu lokasi yang sama. Karena itu, mereka mencari lokasi seluas 350 hektar dengan fasilitas penunjang yang memadai.
Pengusaha-pengusaha China ini, meminta fasilitas 7S (tujuh saluran) untuk menunjang operasional. Ketujuh saluran tersebut antara lain telepon, air bersih, air kotor, listrik, transportasi, internet, akses tol, dan pelabuhan.

"Ketersediaan 7S ini akan menjadi perbandingan bagi mereka antara Indonesia dengan Vietnam. Dari satu lokasi yang diminta tersebut, harus sudah tersedia perusahaan yang mengurusi limbah pabrik dan ketersediaan listrik.

Sebenarnya China ingin meniru konsep Korea dalam menjalin kerjasama dengan industri TPT di tanah air. Untuk saat ini, investor China lebih tertarik untuk mengembangkan industri TPT dari hilir, yang usianya rata-rata tidak panjang antara 10 hingga 15 tahun sebelum mencapai titik jenuh.

Dengan luas lahan yang diminta 350 hektar, diperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap dapat mencapai 250.000 orang. Sementara itu, untuk satu orang pekerja perkiraan investasi yang harus ditanamkan dapat mencapai Rp5 juta. Terlalu banyak pilihan lokasi yang harus dilakukan investor sebelum berinvestasi ke Indonesia. Jika di negara lain hanya terkait akses pelabuhan, dekat tenaga kerja, dan akses jalan, maka di Indonesia juga harus memilih daerah yang probisnis.

            Arus investasi langsung dari China diyakini akan tetap naik. Perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS tahun 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS tahun 2008. Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Saat ini, pemerintah akan berunding lagi untuk meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri. Juga pemerintah harus menciptakan stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap investor memberikan kenyamanan investasi luar biasa. Indonesia harus memberikan iklim usaha yang kondusif  jika ingin menarik investor.

Tingkat pemutusan hubungan kerja akibat implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China berpotensi meningkat. Kondisi ini bisa dielakkan bila pekerja Indonesia meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan disiplin demi meningkatkan daya saing.

(3) Pemerintah juga sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing untuk mendorong iklim usaha lebih kondusif demi menghindari PHK. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja. Perjanjian dagang ACFTA akan berdampak pada industri berteknologi rendah karena Indonesia dan China memiliki teknologi yang hampir mirip. China bisa merajai pasar karena memiliki skala produksi yang besar dengan sistem logistik yang efisien untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi.Pemerintah sendiri harus berupaya sekuat tenaga untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia. Hanya dengan demikian ancaman PHK bisa dieliminasi.

(4) Pemerintah Indonesia dan China sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk mengatasi dampak pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) khususnya terhadap sejumlah sektor industri di dalam negeri. Kerjasama ini telah ditandatangani  dalam bentuk  "Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation," pada Pertemuan Komisi Bersama (JCM) Indonesia-China, di Yogyakarta, 3 April 2010, oleh menteri perdagangan Mari E Pangestu dan menteri perdagangan China, Chen Deming. "Agreed Minutes," kata dia, adalah kesepakatan kedua pemerintah terhadap sejumlah langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak dari ACFTA , seperti tekstil dan produk tekstil, serta besi dan baja. Inti dari kesepakatan tersebut adalah bagaimana melaksanakan ACFTA secara menyeluruh dan saling menguntungkan. Implementasi kesepakatan itu, kedua pihak sepakat akan mengembangkan langkah-langkah strategis bagi kepentingan jangka panjang kedua bangsa, termasuk membentuk kelompok kerja untuk melakukan analisis data dan informasi perdagangan dua arah dan merekomendasi langkah yang diperlukan dengan prioritas pada sektor tertentu utamanya besi dan baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta sepatu. Selambat-lambatnya dalam dua bulan (kelompok kerja itu akan terbentuk)," kata Mari. Besi dan baja, TPT, dan sepatu menguasai sekitar 80 pesen dari 228 pos tarif yang menjadi perhatian dan keprihatinan pihak Indonesia dalam pelaksanaan ACFTA. Pemerintah Indonesia, akan menetapkan wakil-wakil yang akan duduk dalam kelompok kerja bersama dengan pihak China itu, serta akan memfasilitasi kerjasama di antara asosiasi asosiasi bisnis terkait dari kedua negara, termasuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan dan kredit yang disalurkan melalui kerjasama lembaga keuangan kedua negara. Selain itu kedua pihak juga sepakat mengupayakan agar sektor-sektor yang diidentifikasikan itu dan sektor-sektor lainnya yang merupakan prioritas kedua pihak untuk memperoleh dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak untuk revitalisasi, investasi dan pengembangan lebih lanjut. Kedua pihak, juga menyepakati untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema yang akan dirumuskan dalam perjanjian terpisah. China juga akan mendukung program Indonesia meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah dan pulau-pulau di Indonesia. Kedua pihak juga akan mendorong kerjasama dan dialog di antara asosiasi-asosiasi bisnis di sektor-sektor prioritas kedua Negara.Jangka panjangnya kedua pihak juga sepakat akan mengupayakan pertumbuhan perdagangan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan, maka pihak yang surplus wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan impor dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya.Mendag juga mengatakan telah membahas dan menyepakati dengan Menteri Perdagangan China bahwa untuk menjaga hubungan perdagangan dua arah yang sehat, kedua pihak akan meningkatkan kerja sama di antara pabean kedua negara dan instansi terkait untuk mengatasi impor ilegal yang selama ini telah merugikan industri di Indonesia, terutama UKM di Indonesia akibat importasi barang-barang yang substandar dan murah secara ilegal dari luar negeri.

(5) Indonesia kaya akan benda seni ukir. Bidang inilah yang harus ditonjolkan utnuk menanggapi gempuran produk China ke Indonesia, bahkan bisa melawannya dengan produk hasil tangan bangsa Indonesia Sendiri. Kalangan usaha dapat secara mandiri melawan gempuran itu bahkan bisa merebut pasar China. Langkah kongkretnya, dengan membuat pameran kerajinan tangan, mebel yang tentunya barang tersebut memiliki kualitas yang bagus dan mempunyai daya jual, dan bukan sampah seperti produk China yang sangat rendah kualitasnya Pemerintah, harus mendukung kalangan perajin ini lewat pemberian dana promosi. Sesungguhnya produk furnitur dan kerajinan tangan dari Indonesia tidak kalah kualitas dengan produk dari China. China paling jago dalam hal meng-copy barang, itulah cacatnya dari China. Namun China tidak jago untuk meng-copy bahan bakunya. Indonesia masih memiliki bahan baku yang berkualitas salah satunya kayu jati yang sering digunakan pada ukir-ukiran dari Jepara.Pemerintah harus  memberikan garansi pada barang-barang kerajinan tangan dan furnitur sehingga  para pembeli semakin yakin akan kesungguhan daripada produk lokal, pemerintah seharusnya melakukan program filterisasi produk-produk China agar tidak semua berbagai jenis produk China masuk ke Indonesia.Filterisasi harus diberlakukan, contohnya filter terhadap barang-barang buangan dari China yang gagal dikirim ke Timur Tengah, dan barang-barang reject lainnya. Sehingga Indonesia tidak terlalu dibanjiri barang-barang buatan China.

(6) Pemerintah Indonesia akan berusaha menjadikan budaya Indonesia yang unik sebagai warisan budaya yang diakui dunia internasional melalui UNESCO. Sebagai contoh UNESCO telah mengakui batik, keris dan wayang sebagai warisan budaya Indonesia. Dengan pengakuan internasional ini para pengrajin batik tak perlu takut dengan serbuan batik China. Batik Indonesia kaya akan variasi coraknya sedangkan China menang hanya karena produksi massal. Yang diakui UNESCO adalah keunggulan humanitasnya Batik Indonesia tak tersaingi karena orisinalitas dan nilai filosofis yang terkandung dalam batik sehingga pembuatan produksi batik tak dapat disaingi.

KESIMPULAN

            Penerapan ACFTA di Indonesia memiliki 2 dampak. Yang pertama akan berdampak buruk yaitu banyaknya pengangguran tenaga kerja karena banyaknya industri yang kolaps yang kalah bersaing dengan gempuran produk impor dari negara anggota-anggota ASEAN dan China. Sebenarnya negara yang paling ditakuti dari perjanjian ACFTA ini adalah Negara China, dimana produk China memproduksi barang secara massal sehingga mencapai efisiensi produksi yang tinggi ditunjang dengan kebijakan modal yang lunak dari pemerintah China sehingga produk China dapat mengambil porsi pasar ASEAN yang cukup besar apalagi dengan dibukanya kerjasama ACFTA ini. Bila pengangguran di suatu negara tinggi dampak selanjutnya akan menghambat pertumbuhan nasional kita, dan bila terjadi secara terus menerus berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat baik itu ekonomi, politik hingga stabilitas keamanan suatu negara. Dan ini merupakan masalah makro ekonomi yang sangat serius.

            Dampak yang kedua penerapan ACFTA, diprediksi  akan membawa keuntungan terhadap perekonomian nasional. Indonesia dapat meningkatkan produk ekspor karena terbukanya pasar di kawasan Asia Tenggara (Negara-negara anggota ASEAN maupun ke China). Dengan catatan bila industri nasional mempunyai daya saing yang seimbang bahkan lebih daripada Negara ASEAN yang lain terutama dari Negara China. Menurut pemerintah perekonomian Indonesia dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan menambah nilai perdagangan ekspor sebanyak dua kali lipat dari semula.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah agar pelaksanaan ACFTA ini membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia adalah seperti menjaga neraca pembayaran yang seimbang, menggaet investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga menyerap banyak tenaga kerja,  peningkatan daya saing menjadi kunci dalam menerobos pasar China seperti  pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun infrastruktur, menyediakan pasokan energi bagi industri dalam negeri dan menghilangkan pungutan liar yang membebani kalangan bisnis,menonjolkan kekayaan budaya Indonesia yang sudah mendapat pengakuan Internasional, dan membuat hak paten terhadap industri buatan tangan (hand made) hingga suntikan dana kepada para perajin tersebut.

Harapan kita semua tentu saja, apapun kebijakan pemerintah ini dapat memberikan angin segar bagi industri nasional kita hingga dapat meningkatkan daya saing industri nasional. Dan pada akhirnya perjanjian ACFTA ini dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja nasional dan bukan sebaliknya, sehingga pada akhirnya prediksi pemerintah benar-benar terjadi hingga perdagangan nasional bertambah dua kali lipat menumbuhkan perekonomian nasional hingga membuat kesejahteraan bagi tenaga kerja dan buruh juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abeng, Emil. 2010. ACFTA, antara Harapan dan Realitas. Jakarta : Kompas.com (http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/04) diakses tanggal 2 Mei 2010

Estily, Reza. 2010. Pemerintah Terapkan Kebijakan Perdagangan Ketat Dengan China. Shanghai : Antara News (http://antaranews.com/berita) diakses  tanggal 2 Mei 2010

Juwana, Hikmahanto. 2010. Mungkinkah Tunda ACFTA. Jakarta : Kompas.com (http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/10)  diakses tanggal 2 Mei 2010

Rollit. 2010. RI China Bentuk Kelompok Kerja Atasi Dampak ACFTA. Jakarta :  Finroll Automotive.com (http://automotive.id.finroll.com) diakses tanggal 2 Mei 2010

Suhud, Raja. 2010. Prediksi Keuntungan ACFTA. Shanghai : Media Indonesia.com (http://www.mediaindonesia.com/2010/05/05)  diakses tanggal 2 Mei 2010

Sukirno, Sadono. 1996. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tresnanningtyas, Arum. 2010. Gawat…ACFTA Picu PHK. Jakarta : Kompas.com (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/11) diakses tanggal 2 Mei 2010

Zul. 2010. Buruh Kuasai Ibukota. Palembang : Sumeks ( 2 mei 2010)

___. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia (http://sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/peruu/2004) diakses tanggal 7 Mei 2010

___. 2010. Investor Garmen China AKan Serap 250000 Tenaga Kerja. Jakarta : Visijobs News (http://forum.vibizportal.com) diakses tanggal 2 Mei 2010

___. 2010. Sejarah Hari Buruh. Jakarta : Wikipedia Ensiklopedia Bebas (http://id.wikipedia.org/wiki/hari buruh) diakses tanggal 2 Mei 2010

Pembangunan dan Pertumbuhan Daerah melalui Semangat Entrepreneurship

Marieska Lupikawaty

Afrizawati

Titi Andriyani

Politeknik Negeri Sriwijaya

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerahnya dengan mengupayakan peningkatan PAD. Salah satu sumber penerimaan PAD berasal dari usaha kecil menengah yang bersumber dari banyaknya usahawan membuka usaha. Indikator yang digunakan adalah dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap pembangunan dan perkembangan daerah yang akan berimbas kepada berkembangnya jiwa entrerpreneur dalam diri masyarakat. Bahan kajian tulisan diambil dari jurnal maupun artikel yang terkait, dengan metode literature. Data menunjukkan kurangnya alokasi belanja untuk PPMK LKM Bina Ekonomi, maupun peraturan kepada kalangan usaha kecil dan menengah. Diharapkan adanya sinergi semua kalangan, yang berpotensi membangun dan menumbuhkan daerahnya dengan semangat wirausaha.

Kata kunci : Otonomi daerah, Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Entrepreneurship

Pendahuluan

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, maka sejak tahun 1999 sistem tersebut dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi sekarang ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya, yang ditandai dengan makin kuatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah.

Seperti yang diketahui undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mengubah peta politik penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, rancangan pembangunan di setiap daerah lebih mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah, bahkan birokrasi dibuat lemah dalam melakukan inovasi serta mengembangkan terobosan untuk mempercepat pembangunan (Kuncoro, 2004: 25).

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan harapan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999:108). Agar pembangunan dan perkembangan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, maka pemerintah pusat memberlakukan sistem desentralisasi pada  setiap pemerintahan di daerah.

Pergeseran paradigma pembangunan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dimana otonomi berada pada wilayah Kabupaten dan Kota. Dengan kata lain menegaskan berbagai upaya pemerintah guna memacu petumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yaitu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu semangat entrepreneur pada setiap SDM di wilayah dengan mekanisme pasar yang berkeadilan, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing tinggi, mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani, mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang (Saragih, 2000: 35).

Dari semua komponen tersebut dapat diwujudkan dengan mengembangkan jiwa entrepreneur pada sumber daya manusia yang bersangkutan. Entrepreneur (wirausahaan) memiliki pengertian relatif berbeda-beda, secara sederhana enterpreneur merupakan individu yang memiliki kemampuan dalam menyingkapi perubahan dalam pasar melalui kombinasi baru mencakup indentifikasi peluang di dalam sistem ekonomi (Penrose, 1963: 19). Pentingnya peranan wirausaha (enterpreneur) dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pada umumnya dalam masyarakat memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, hal itu tidak lain di sebabkan faktor kemampuan atau kesempatan untuk mengelola ekonomi, juga adanya kemampuan dalam mencari peluang yang ada dalam masyarakat di daerah itu sendiri (Situmorang, 2010: 12).

Mengembangkan usaha kecil dan usaha rumah tangga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan semangat enterpreneur di daerah yang bersangkutan, dimana kegiatan tersebut terdapat di semua sektor ekonomi merupakan kegiatan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan tertentu maupun keahlian khusus. Secara nasional kontribusi jenis usaha ini terhadap produk domestik bruto sangat signifikan. Kebijakan pemerintah untuk memberi prioritas lebih besar dalam pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan utamanya usaha kecil dan rumah tangga maupun menengah menjadi cukup populer dan berdampak luas pada penyerapan tenagakerja. Ke depan jenis usaha ini akan menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi struktur ekonomi indonesia dan didaerah khususnya.

Bahan dan Metode

            Tulisan ini terdiri dari tiga elemen : 1.Berdasarkan jurnal nasional dan tulisan yang berkaitan dengan pembangunan yang terjadi sesudah penetapan otonomi daerah, 2. Perbandingan data PAD dan belanja propinsi, 3. peraturan pemerintah daerah tentang kewirausahaan didaerah, 4. Contoh Kontribusi pembangunan dan pertumbuhan di sumsel

            Tulisan ini menganalisis antara kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sehingga terjadi pembangunan dan pertumbuhan daerah melalui semangat kewirausahaan.

           

 

Gambar 1. Alur Pikiran

Hasil

            Tujuan daripada tulisan ini adalah memaparkan hubungan antara peranan pemerintah daerah yang lebih leluasa dalam mengelola daerahnya sejak berlakunya otonomi daerah Januari 2001. Harapan diberlakukannya otonomi daerah adanya distribusi pembangunan dan pertumbuhan yang lebih merata untuk semua daerah. Harapan ini akan terjadi bila ada keseriusan dan niat baik dari pejabat daerah masing-masing. Pembangunan dan pertumbuhan dapat cepat terjadi bila pemerintah menumbuhkan semangat entrepreneurship atau semangat wirausaha di semua lapisan masyarakat. Semangat itu diterapkan juga dalam bentuk peraturan, kucuran dana dengan pinjaman bunga rendah, sarana, prasarana yang berpihak dengan masyarakat dengan tujuan pembangunan dan pertumbuhan daerah dapat tercipta sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Pembahasan

KAJOtonomi Daerah di Indonesia dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara praktis efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 masing-masing digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Modul 1 ekonomi: 1-2)

Sistem desentralisasi tidak hanya terkait dengan model pemerintahan, namun juga menyangkut paradigma ekonomi yang disebut desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi mencakup aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang diimplementasikan pada level daerah. Upaya desentralisasi ekonomi antara lain liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Berkaitan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal menjadi komponen utama proses desentralisasi di Indonesia.

Dalam struktur APBD ada tiga komponen penting, yaitu Pendapat Asli Daerah atau biasa disingkat PAD, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Fungsi dari 3 komponen adalah untuk mencapai sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Dari 3 komponen tersebut, yang menggambarkan program pembangunan daerah ada pada belanja daerah. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Berikut ini adalah trend belanja daerah secara nominal pada tingkat provinsi tahun anggaran 2007-2010.

Gambar 2. Tren Belanja Propinsi 2007-2010

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Persentase belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap total belanja mengalami trend kenaikan, demikian juga dengan belanja bagi hasil (DBH) dan bantuan keuangan (BK). DBH dan BK merupakan pemberian pinjaman daerah yang rinciannya adalah untuk PPMK LKM Bina Ekonomi. Terlihat jelas bahwa dari tahun 2007-2010 bahwa komposisi untuk DBH dan BK lebih kecil dibandingkan pos belanja lainnya. Artinya porsi untuk dana kewirausahaan (dalam DBH dan BK) sangat kecil. Alokasi belanja propinsi belum memperhatikan untuk pengembangan kewirausahaan. Lebih tinggi belanja modal propinsi dibandingkan DBH dan BK. Sehingga peranan pemerintah daerah dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan belum dijalankan dengan baik. Padahal menurut data Global Competitive indeks (Schwab,2009) , kebijakan makro agar suatu Negara itu tangguh dan punya daya saing adalah dengan menciptakan inovasi, kreatifitas hingga suatu Negara mempunyai daya saing gobal. Kebijakan makro itu dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pembangunan dan pertumbuhan negara harus ditopang dengan kebijakan mikro yang solid yang menggapai sector riil yaitu koperasi dan usaha kecil menengah.

Harapan dari kalangan perbankan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dalam pengembangan sektor riil tersebut perlu adanya dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah, dengan berlakunya desentralisasi dibidang kewenangan pemerintah dan fiskal, dukungan PEMDA tersebut sangat diharapkan terutama dalam bentuk : (Rudjito, 2003)

1. Penyediaan Dana

Dengan telah dihentikannya kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), PEMDA diharapkan dapat menyediakan likuidasi pengganti sharing dengan berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal. Untuk kelancaran penyaluran kredit likuiditas, PEMDA dapat bekerja sama dengan bank-bank didaerah setempat. PEMDA juga diharapkan dapat mendukung tersedianya fasilitas pinjaman kredit sehingga dapat memperlancar penyaluran kredit perbankan kepada sektor riil.

2.       Infra struktur dan supra struktur

untuk meningkatkan aksesibilitas ke pelosok dan mobilitas dunia usaha, diperlukan penyediaan infra strukur yang memadai seperti transportasi laut, darat dan udara. Pembangunan pelabuhan dan bandara serta jaringan komunikasi. Percepatan pembangunan infra struktur ini berpeluang besar tercapai jika sebagian DAU dialokasikan ke bidang ini. Kualitas birokrasi daerah juga perlu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memiliki paradigma melayani bisnis. Hal ini nantinya tercermin dalam keberpihakan terhadap pertumbuhan bisnis melalui kesederhanaan dan kejelasan masalah perijinan usaha. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan paradigma kepala daerah sebagai CEO di daerahnya. Perubahan ini perlu mengingat di era otonomi daerah, tanggung jawab manajemen daerah ada pada pimpinan setempat.

3.       Jaminan keamanan

Keamanan merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha. Semakin rawan suatu daerah, perkembangan usaha daerah semakin terganggu, sehingga akan meningkatkan resiko dimata perbankan. 

Sedangkan untuk indikator pembangunan yaitu dengan melihat kinerja dari PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali di hubungkan dengan keberhasilan dalam menjalani otonomi daerah. Kontribusi besaran PAD untuk pembangunan dan pengembangan daerah merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003: 15).  Salah satu contoh Kontribusi PAD terhadap Penerimaan dalam APBD kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (%)

Gambar 2

Kontribusi PAD terhadap Penerimaan dalam APBD kabupaten/Kota

di Sumatera Selatan (%)

Gambar 3. Kontribusi PAD

Sumber: BPS, Depkeu 2010

Diolah

Peningkatan PAD yang terus meningkat ini mempengaruhi kontribusi PAD terhadap sumber penerimaan dalam APBD. Pada tahun  2007 kontribusi PAD sebesar  4,08 % dalam APBD; tahun 2008 meningkat menjadi 4,43% ; dan tahun 2009 meningkat menjadi  5,11%. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha agar dapat membangkitkan jiwa enterpreneur di kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan. Persentase PAD yang terus meningkat ini dapat mendorong dunia usaha untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya lokal guna meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah, baik pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan paradigma think locally but action globally. Usaha kecil-menengah yang tumbuh subur di masing-masing wilayah kabupaten berpeluang untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat ikut serta dalam pembangunan daerah terlebih peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan peranan pemda.

Peranan pemerintah daerah mutlak dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dan menggalang kekuatan/ sinergi dari semua lapisan masyarakat. Salah satu peraturan pemerintah yaitu tentang izin usaha kepada UMKM. Mengacu kepada temuan The Asia Foundation^[5] bahwa usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) mencapai kurang lebih 99% dari keseluruhan jenis usaha di Indonesia dan menyerap sekitar 79% dari total tenaga kerja. Kebanyakan dari mereka berada pada sector informal dan belum mempunyai izin, sehingga sering terkendala mendapat kredit dari bank, menjual kepada pengecer besar dan melakukan ekspor. Alasannya karena tingginya biaya pengurusan izin usaha di Indonesia membuat para pelaku usaha khususnya kelompok UMKM harus berhitung antara manfaat harus lebih besar dibandingkan dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusan izin. Temuan ini menyatakan bahwa situasi ini semakin rumit dengan diberlakukannya desentralisasi yang memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga The Asia Foundation mendorong pembentukan suatu instansi pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tapi baru sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia yang baru membentuk pelayanan izin terpadu. Diharapkan dengan PTSP mempermudah pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Dengan diterapkannya PTSP di kabupaten/kota merupakan wujud kepedulian pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki iklim usaha didaerahnya.

Niat yang baik juga datang dari Pemerintah pusat sudah ada kementerian khusus yang menangani koperasi dan usaha kecil menengah. Adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah, menurut menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan berjanji memfasilitasi para calon wirausaha yang ingin membuka usaha dengan memberikan stimulasi untuk memulai bisnis, di antaranya dengan pemberian modal persiapan berupa KUR. (redaksi, 2010) Kalangan akademisi juga sudah ada yang menangani khusus seperti dari dikti dengan menugaskan DP2M Ditjen Dikti. DP2M memberikan dana pinjaman lunak kepada mahasiswa untuk membuka usaha dengan dibimbing dan disetujui oleh dosen yang ditugaskan dimasing-masing perguruan tinggi. Sedangkan kalangan perbankan juga sudah mempersiapkan dana untuk program pendampingan UKM. Berarti sudah banyak yang menyatakan kesiapan untuk menumbuhkan semangat entepreneurship di daerahnya. Kedepan seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini pejabat daerah yang harus mengelola potensi daerah baik dari segi fiskal maupun non fiskal dengan mengalokasikan belanja daerah masing-masing lebih besar lagi daripada tahun yang telah  berjalan.

Kesimpulan

            Otonomi daerah ditandai dengan adanya desentralisasi.  Pengelolaan daerah yang utamanya adalah desentralisasi fiscal. Dalam struktur APBD ada tiga komponen penting, yaitu Pendapat Asli Daerah atau biasa disingkat PAD, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Alokasi Belanja Daerah propinsi sesuai data yang kami dapatkan, proporsi yang terbesar adalah belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal baru menyusul belanja DBH dan BK, dimana DBH dan BK merupakan pemberian pinjaman daerah yang rinciannya adalah untuk PPMK LKM Bina Ekonomi. Didapat data bahwa alokasi belanja propinsi sangat kecil untuk kewirausahaan. Sehingga seharusnya pejabat daerah harus memperhatikan dan berusaha menumbuhkan semangat kewirausahaan dalam rangka menciptakan daya saing bangsa terhadap persaingan global. Bila sector riil tangguh maka akan menopang sector makro dalam hal ini Negara Indonesia. Semangat entrepreneurship harus dilaksanakan oleh semua lapisan dengan dikoordinir pemerintah daerah, harus ada sinergi dari semua lapisan masyrakat. Sehingga diharapkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat tercapai.

Daftar Pustaka

Arsyad, Lincolin. 1999. “Ekonomi Pembangunan”. STIE YKPN. Yogyakarta

Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X.Makassar.

Modul-1-Otonomi-Daerah-Reformasi-Keuangan-Daerah.htm

Opick. 2010. Trend Belanja APBD 2007-2010 Propinsi. http://budget-info.com/id/anggaran-daerah/analisis

Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan. Studi Kasus : Bank Rakyat Indonesia. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel diakses tanggal 3 Des 2010

 

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia.

Schwab, Klause. 2009. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum

Situmorang. 2010. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di  Indonesia. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sjafrizal. 1997. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.

_______. 2007. http://www.asiafoundation.org/resources/pdfs/IDOSSoverviewind.pdf. diakses tanggal 3 Desember 2010

______. 2010. Realisasi penyaluran KUR capai Rp 14 triliun. http://www.depkop.go.id diakses tanggal 6 Des 2010